Berita Satuan

Sebagai Aparat Penyidik TNI, Personel Puspomad Harus Pahami Hukum.

Oleh 13 Maret 2019   Dibaca: 465 September 19th, 2020 No Comments

Jakarta – Seluruh personel Militer dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Darat  (Puspomad) menerima penyuluhan Hukum oleh Tim Ditkumad, di Mapuspomad Gedung Gatot Soebroto Jalan Medan Merdeka Timur 17 Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Hal tersebut disampaikan Pgs. Kapen Puspomad Letkol Cpm Ahmad Barkah usai kegiatan penyuluhan tersebut yang dibuka oleh Wakil Komandan Puspomad Brigjen TNI Wahyu Sapto Nugroho, S.H.

“Hari ini personel Militer dan PNS  Mapuspomad dan Yonpomad mendapatkan penyuluhan hukum sesuai program kerja dari Ditkumad, kegiatan ini merupakan program kerja rutin yang dilaksanakan Puspomad dalam rangka pembekalan kepada para personel Puspomad dan Yonpomad sebagai aparat penyidik dan penegak hukum di Lingkingan TNI AD,   terangnya

Diungkapkan Letkol Cpm Ahmad Barkah. Wadanpuspomad mengharapkan dalam penyuluhan hukum ini para peserta pro aktif untuk banyak bertanya sebagai bekal pengetahuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain tanya jawab, Imbuh Kapen Puspom, Wadanpuspomad berharap, kegiatan penyuluhan ini dapat dijadikan wahana diskusi antara aparat penegak hukum dengan personel Puspomad yang bertugas sebagai penyidik di lingkungan Angkatan Darat.

Pemberi materi pada penyuluhan hukum ini Kolonel Chk Benyamin Dewarto,S.H.,M.H dari kesatuan Hukum Kodam Jaya (Kumdam Jaya). Dikatakan Kolonel Benyamin,  materi penyuluhan ini lebih difokuskan pada pelanggaran hukum dan penegakkan disiplin bagi prajurit dikaitkan dengan Polisi Militer sebagai penyidik yang profesional.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi, dihadapkan dengan berbagai macam kemudahaan akses informasi di media sosial, para prajurit TNI diharapkan bijak dalam pengunaannya dan memahami dampak negatif dari  media sosial yang apabila digunakan dengan tidak semestinya dapat membawa seseorang berurusan dengan hukum.

Dalam UU ITE dihadapkan dengan tugas penyidik Polisi Militer AD yang harus paham akan kejahatan dunia maya. Seluruh pelanggaran terhadap UU ITE disebut dengan kejahatan dunia maya, oleh karenanya, penggunaan media sosial dikalangan prajurit harus dicermati secara bijak”,  ungkapnya

Lebih lanjut, Benyamin menyampaikan tentang aturan dalam penegakan disiplin bagi prajurit terutama dalam kasus THTI, Desersi, Asusila, KDRT, Narkoba, Schorsing dan pemberhentian prajurit dari dinas keprajuritan. Ini semuanya sangat erat kaitannya dengan tugas sebagai Penyidik Polisi Militer yang handal dan profesional.

Kesemua permasalahan tersebut adalah tugas dari Polisi Militer sebagai lembaga penyidik di lingkungan TNI, personel Polisi Milter diharapkan memahami ketentuan hukum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan, imbuhnya.